INDOPOS.CO.ID – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengkritisi isu akan adanya putusan sistem proporsional tertutup oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dikembalikannya sistem pemilihan dengan mencoblos lambang partai dan bukan wajah calon legislatif bisa merusak demokrasi.
“Janganlah proses demokrasi Indonesia dibalikan lagi kearah yang kurang demokratis. Karena hemat saya proporsional terbuka itu jauh lebih demokratis dibanding tertutup. Karena rakyat memilih langsung wakilnya,” kata Din kepada INDOPOS.CO.ID di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Ia menegaskan, dengan proporsional tertutup, maka wakil rakyat yang akan duduk di parlemen adalah hanya kepanjangan pimpinan partai. Bahkan bisa kembali menghidupkan oligarki di internal partai.
“Janganlah MK memutar balik arah jam sejarah. Secara tertutup dengan kombinasi dipilih oleh pimpinan partai apalagi di dalam internal partai tersebut tidak ada sistem demokrasi. Ada juga oligarki dalam partai oligarki ekonomi. Inilah yang merusak demokrasi di negeri ini. Sementara sistem ini belum pas dengan sila keempat pancasila,” jelasnya.
Ketika disinggung alasan pengembalian sistem tertutup itu untuk mengurangi beban biaya politik yang besar yang dapat mengurangi praktik korupsi, Din mengaku hal itu tidak tepat dijadikan tolak ukur dalam mengambil sebuah keputusan di MK
“Itu hanya alasan klasik yang bersifat dalih. Jangan dibawa ke alasan itu. Semua sistem pun berpeluang untuk adanya korupsi,” cetusnya.
“Untuk itu saya sangat sedih MK tidak memiliki wawasan yang luas apalagi dikaitkan dengan amanat Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuswaratan dan perwakilan,” bebernya menambahkan. (dil)