INDOPOS.CO.ID – Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menegaskan, sepuluh tahun terakhir anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terbilang paling besar. Selain di Kementerian PUPR dan kementerian lainnya.
“Secara struktur ekonomi, anggaran di Kemenhan paling besar. Karena dampaknya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Tauhid Ahmad melalui gawai, Minggu (18/12/2023).
Ia mengatakan, anggaran Kemenhan di 2024 relatif kecil, hanya Rp135 triliun. Dibandingkan 2023 yang mencapai Rp140 triliun. Kendati penambahan Rp135 triliun tersebut sangat tidak mungkin.
“Bisa saja pembelian dalam bentuk obligasi negara, jadi yang membayar rakyat,” jelasnya.
“Kalau bentuknya pinjaman luar negeri, risikonya nilai tukar dan risiko fluktuasi yang bunganya harus dibayar oleh rakyat,” imbuhnya.
Ia menambahkan, potensi anggaran non-militer bisa saja ditingkatkan. Apalagi saat terjadi penurunan ekonomi.
“Jadi masih sangat mungkin misalnya untuk subsidi energi atau bantuan sosial dan subsidi untuk infrastruktur,” katanya.
“Tergantung dari program prioritas pemerintahan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto secara tidak langsung mengkritik Menteri Pertahanan atas peningkatan utang negara untuk pengadaan alutsista di tengah tantangan ekonomi Indonesia.
Dia kecewa Prabowo memilih menambah utang nasional sebesar Rp386 triliun untuk membeli alutsista di tengah masalah ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia.
“Kami sangat sedih ketika mendengar dari Sri Mulyani bahwa kenaikan harga bahan pokok untuk rakyat dijawab oleh Prabowo selaku Menteri Pertahanan dengan menambah pinjaman luar negeri sebesar Rp386 triliun,” ujar Hasto.
Dia menekankan, bahwa pertempuran saat ini seharusnya melawan kemiskinan dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. (nas)