INDOPOS.CO.ID – Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Danhil Anhar Simanjuntak menegaskan, sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait hutang negara bertambah Rp386 Triliun untuk alutsista cenderung politis dan membodohi.
“Dari segi anggaran, berbasis kinerja. Dan daftar kebutuhan kementerian, kami punya Renstra dan diajukan ke kementerian keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas,” ungkap Danhil Anhar Simanjuntak melalui gawai, Minggu (17/12/2023).
Menurut dia, keputusan tersebut bukan merupakan keputusan Menhan saja. Akan tetapi disepakati oleh Kemenkeu dan Bappenas. “Jadi belanja alutsista ini bukan keputusan Pak Prabowo,” ucapnya.
“Jadi pernyataan Pak Hasto itu jelas pembohongan publik,” imbuhnya.
Lebih jauh ia menuturkan, Kemenkeu seharusnya menjelaskan kondisi geopolitik dan geostrategis Indonesia tengah tidak baik-baik saja. Dan itu harus dihadapi dengan penguatan di tubuh TNI.
“Ini untuk memastikan keamanan kita. Karena dibutuhkan alutsista, untuk penguatan TNI,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto secara tidak langsung mengkritik Menteri Pertahanan atas peningkatan utang negara untuk pengadaan alutsista di tengah tantangan ekonomi Indonesia.
Dia kecewa Prabowo memilih menambah utang nasional sebesar Rp386 triliun untuk membeli alutsista di tengah masalah ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia.
“Kami sangat sedih ketika mendengar dari Sri Mulyani bahwa kenaikan harga bahan pokok untuk rakyat dijawab oleh Prabowo selaku Menteri Pertahanan dengan menambah pinjaman luar negeri sebesar Rp386 triliun,” ujar Hasto.
Dia menekankan, bahwa pertempuran saat ini seharusnya melawan kemiskinan dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. (nas)