INDOPOS.CO.ID – Biro Hubungan Masyarakat (Humas) mengadakan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sosialisasi diselenggarakan pada salah satu lokasi pilot project penerapan Sertipikat Tanah Elektronik, yaitu Kota Surakarta.
Kepala Biro Humas, Lampri yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Risdianto Prabowo Samodro mengatakan bahwa publik semakin kritis dan transparansi adalah prinsip yang harus dipegang. Birokrasi juga harus terus berinovasi karena jika tidak akan tergilas dengan cepatnya pergerakan informasi. Transformasi digital jadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan, termasuk transformasi sertipikat analog menjadi Sertipikat Tanah Elektronik.
Dalam sosialisasi ini selain soal Sertipikat Tanah Elektronik, dipaparkan juga mengenai landasan program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan legalisasi aset pemerintah daerah (BMN/BMD). Narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang, Ana Anida, serta Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Idin Yunindra Ibnu Parasu.
Sejalan dengan tema dan tujuan sosialisasi, peserta yang terlibat kali ini terdiri dari pewakilan Kepala Dinas OPD Pemerintah Kota Surakarta, perwakilan IPPAT dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-karesidenan Surakarta, serta civitas academica dari sejumlah universitas setempat. Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Heri Sulistiyo; Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani yang menjadi moderator diskusi; serta jajaran Biro Humas Kementerian ATR/BPN. (srv)