INDOPOS.CO.ID – Langkah kongkrit besar saat ini dinantikan untuk membantu nasib para nelayan. Dari mulai subsidi BBM untuk kapal milik nelayan hingga insentif dan akses ke modal bagi nelayan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12/2023).
Pemutihan kredit macet para nelayan, menurut dia, mungkin saja dilakukan. Langkah tersebut bisa membantu nasib para nelayan.
Sebelumnya, kesejahteraan nelayan menjadi salah satu topik yang dibahas Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Jika terpilih menjadi Presiden, dia berjanji akan memutihkan kredit macet seluruh nelayan di Indonesia. Langkah afirmatif itu penting dilakukan agar nelayan lebih produktif dan semakin sejahtera.
Lebih jauh ia mengungkapkan, penting sekali dilakukan peningkatan kapasitas nelayan. Dengan memberikan bimbingan teknis pasca penangkapan ikan dengan teknologi. Sehingga ikan dan produk laut bisa dijual dengan harga lebih tinggi.
“Tidak bisa dipungkiri masih banyak penangkapan ikan secara ilegal. Ini harus ditumpas agar nelayan setempat sejahtera,” ungkapnya.
Bingkai pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kelautan ada dalam model Ekonomi Biru. Yaitu pemberdayaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, menciptakan lapangan kerja.
”Jadi ekonomi berkeadilan artinya pemberdayaan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yg adil sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi,” jelas Esther.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai janji Ganjar Pranowo untuk memutihkan utang utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia sebagai visi negara maritim.
“Visi Ganjar Mahfud adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Salah satunya dengan memperkuat nelayan Indonesia,” terangnya.
Menurutnya, saat ini kekayaan lautan Indonesia belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan nelayan indonesia. Bahkan, kantong kemiskinan terutama terjadi di kelompok petani dan nelayan.
“Petani dan nelayan Indonesia tidak cukup memiliki alat produksi guna meningkatkan produktivitas mereka,” lanjutnya.
Menurut Piter, latar belakang itulah yang menjadikan paslon nomor urut 3 itu menaruh perhatian pada kelompok nelayan. Penguatan nelayan akan menjadi salah satu program menuju negara maritim yang adil dan lestari.
“Tidak mungkin memperkuat nelayan apabila nelayan masih terbelenggu oleh kredit macet,” tegasnya.
Piter mengungkapkan pemutihan kredit nelayan penting untuk dilakukan. Kendati demikian, pelaksanaannya harus berpegang pada basis data yang kuat.
“Namun demikian pemutihan kredit nelayan tersebut tidak akan dilakukan tanpa berbasiskan data yg kuat. Menghindari adanya moral hazard yang justru berpotensi memunculkan ketidakadilan,” tegasnya.
Menurutnya, pemutihan ini sangat mungkin dilakukan, terutama mengingat jumlahnya yang tidak terlalu besar di kisaran Rp180 miliar.
“Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kredit yang diputihkan memang layak diputihkan,” tandasnya. (nas)