INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan mengatakan, hanya ada dua partai politik yang telah teruji mengambil posisi di luar pemerintahan. Mereka adalah PDIP dan PKS.
PDIP punya pengalaman menjadi oposisi atau berada di luar kabinet, yaitu 2 periode saat pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pun PKS punya pengalaman hal yang sama, yaitu saat pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Posisi di luar pemerintahan ini ternyata membuahkan efek positif,” kata Bakir melalui gawai, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Partai berlambang kepala banteng itu mampu melahirkan kader yang dicintai wong cilik. Memulai karier menjadi wali kota, gubernur dan menjadi presiden pada tahun 2014 silam.
“PDIP pascaoposisi mendapatkan dukungan suara masyarakat yang tinggi, bahkan kadernya terpilih sebagai presiden RI,” ucap Bakir.
Sementara PKS mampu meraup suara cukup tinggi pada Pemilu 2024 yakni, sekitar 8,41 persen berdasar sejumlah lembaga survei. Angkanya diperkirakan bakal terus bertambah.
Pada pemilu 2019, PKS mendapat suara 11,4 juta atau 8,21 persen dan berstatus memenuhi ambang batas untuk masuk dalam parlemen. Jumlah kursi yang didapat PKS untuk DPR-RI saat itu sebanyak 50 kursi.
“Begitu juga PKS, pascaoposisi, perolehan suaranya pada 2024 juga mengalami kenaikan,” ucap Bakir.
Hal tersebut menunjukkan, bahwa pilihan menjadi oposisi ada plus minusnya. Tergantung pada konsistensinya dalam beroposisi.
“Kecerdasannya untuk mengisi celah negatif dari kerja pemerintahan yang ada,” ujar Bakir.
Kondisi berbeda dengan PPP, PKB, dan Nasdem belum punya sejarah oposisi dan sampai saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, walaupun dalam konteks Pilpres punya pilihan berbeda.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, kesiapannya menjadi oposisi dalam pemerintah di periode mendatang. Hal tersebut disampaikan menyusul hasil hitung cepat atau quick count menunjukan keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” ucap Hasto secara terpisah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
“Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” sambungnya. (dan)