INDOPOS.CO.ID – Pelaksanaan ibadah haji 2024 tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag). Dari pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) hingga visa bagi jemaah.
Rencananya keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan dari 12 – 23 Mei 2024 mendatang. Sementara gelombang kedua, pemberangkatan jemaah akan berlangsung dari 24 Mei – 10 Juni 2024 nanti.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya memberikan catatan terkait evaluasi pelaksanaan haji 2023 dan rekomendasi untuk haji 2024 nanti.
Pertama yang disoroti adalah terkait dengan waktu tunggu jemaah haji, di saat pemerintah Indonesia mendapatkan penambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20 ribu jemaah.
Ia menjelaskan, dengan penambahan kuota ini, maka pastinya akan berdampak pada masa tunggu jemaah yang harapannya bisa dipangkas dengan signifikan. Dia pun mengusulkan agar jemaah haji diutamakan untuk yang berusia lansia.
“Masalah masa tunggu ini yang menjadi keprihatinan banyak calon jemaah karena ada yang harus menunggu hingga 40 tahunan lebih sementara usia mereka saat ini ada yang sudah kadung menginjak 50-an bahkan sudah sepuh. Untuk itu, kami meminta agar mereka yang lansia ini didahulukan untuk memperoleh kuota tambahan, ” kata Wisnu saat dihubungi indopos.co.id, Selasa (7/5/2024).
Tak hanya itu, ia menyoroti terkait penambahan kuota haji tapi tidak dibarengi dengan penambahan jumlah petugas haji. Dari jumlah 20.000 jemaah, jumlah petugas hanya 4.421 orang.
“Jumlah ini tetap tidak seimbang dengan banyaknya jumlah jemaah haji yang harus dilayani. Untuk itu, kami meminta agar jumlah petugas haji tahun 2024 maupun seterusnya bisa secara terukur, ditambah secara rasional guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang maksimal khususnya untuk membantu para lansia,” ucapnya.
Kedua, kata Wisnu, penambahan kuota ini pastinya juga akan membawa konsekuensi berupa tantangan yang lebih besar bagi Kemenag untuk penyelenggaraan haji di tanah suci pada tahun ini.
Dirinya pun mempunyai catatan penyelenggaraan ibadah haji 2023 yang harus diperbaiki di 2024 ini terlebih dengan penambahan kuota haji.
Pertama, katanya, yang harus diantisipasi adalah tingginya angka wafat jemaah yang mencapai 775 orang (usia di atas 65 tahun/lansia sebanyak 577 orang dan usia dibawah 65 tahun sebanyak 198 orang).
“Untuk itu, gagasan untuk memperkuat screening kesehatan kepada calon jemaah, khususnya bagi lansia, sebelum mereka melakukan pelunasan pembayaran patut dipertimbangkan dengan serius. Perlu dicatat, ini bukan menghambat orang untuk ibadah, melainkan ikhtiar kita untuk memelihara jiwa (hifzun nafs) yang merupakan bagian dari Maqashid Syaria,” ucapnya.
“Selain itu, mereka yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi secara medis, namun dinilai mampu berangkat haji, perlu mendapat pendampingan khusus yang memadai,” sambungnya.
Kedua, terkait penanganan kuota haji, maka Wisnu juga meminta Kemenag agar memperhatikan pelayanan konsumsi, transportasi, dan akomodasi bagi jemaah. Sehingga jangan sampai kejadian di 2023 terulang kembali.
“Kami berharap tidak ada lagi kabar jemaah kita yang sempat terlantar di Muzdalifah sampai tidur di luar tenda di Mina karena tenda yang tersedia tidak mampu menampung seluruh jemaah kita mengingat cuaca di sana cukup ekstrim mencapai 43 derajat selsius, sehingga sangat berisiko jika terpapar langsung dalam rentang waktu lama,” ujarnya.
“Kami juga tidak ingin lagi mendengar keluhan jemaah ketika di Mina terkait saluran yang mampet hingga terpaksa mengantre lama karena kapasitas WC dan kamar mandi yang kurang memadai,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Wisnu juga mencatat beberapa rekomendasi tambahan yang perlu dilaksanakan oleh Kemenag RI untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji di masa yang akan datang:
1. Pemerintah harus serius untuk menangani jemaah haji dengan kapasitas jumlah yang sangat besar. Dan melakukan komitmen yang ketat dengan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi (bus), harus benar-benar menangani masalah ini secara baik sehingga carut marut dalam transportasi tidak terjadi lagi di kemudian hari.
2. Masalah katering. Pemerintah harus memperbaiki masalah makanan saat H-1 di Arafah, kemudian H+2 setelah pulang dari Mina. Lebih sesuai jika katering untuk jemaah diberikan dalam bentuk living cost (biaya hidup).
3. Pemondokan. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan pihak Arab Saudi berkaitan fasilitas pemondokan yang kurang baik, seperti jumlah Kasur harus proposional dan penggunaan AC.
4. Pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan obat-obatan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Pemerintah perlu memikirkan lebih lanjut tentang pengadaan rumah sakit sendiri, mengingat jumlah jemaah haji kita cukup besar, lalu ada jemaah umrah yang datang sepanjang tahun. Ini tentu bisa digunakan oleh jemaah kita ketika di Tanah Suci.
“Jadi kami berharap permasalahan teknis di lapangan tersebut bisa kita hindari jauh-jauh hari. Untuk itu, saya sejak awal telah mendorong Kemenag agar bisa segera menyusun berbagai rencana kontinjensi dari berbagai preseden yang sudah ada demi menghadirkan layanan haji yang lebih nyaman dan berkualitas bagi jemaah,” pungkas Wisnu dalam catatan evaluasi pelaksanaan haji 2023 dan catatan rekomendasi untuk haji 2024. (dil)