INDOPOS.CO.ID – Sejumlah akademisi dari 31 kampus/institusi riset menyorot tindakan penerjunan ribuan aparat kepolisian ke Desa Wadas, Purworejo pada 7-8 Februari 2022. Peristiwa itu terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.
Dari sejumlah informasi yang diterimanya, pengerahan aparat tersebut disertai dengan berbagai tindakan tak jelas legitimasi hukumnya.
Seperti berkaitan dengan jaringan internet, intimidasi, dugaan pemukulan, dan penangkapan puluhan warga Desa Wadas beserta para pendampingnya.
Bahkan dilakukan tindakan sweeping kepada warga, yang sedang melakukan istighosah atau pergi beribadah di masjid, menjadi penanda ketidakjelasan aparat penegak hukum bekerja secara profesional.
“Kami para akademisi mengecam keras dan mendorong pertanggungjawaban hukum, atas tindakan pengerahan aparat besar-besaran ke Desa Wadas dan serangkaian tindak kekerasan yang dilakukan terhadap warga Desa Wadas,” tulis mereka yang tergabung dalam Akademisi Peduli Wadas, Kamis (10/2/2022).
Para akademisi mengatakan, tidak boleh ada tindakan hukum negara, termasuk aparat kepolisian, yang tak bisa tidak dipertanggungjawaban.
“Tiadanya pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut, melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum,” cetus mereka.
Protes warga terhadap rencana Pembangunan Bendungan Bener harus direspon pemerintah dengan meninjau kembali rencana pembangunan proyek itu, bukan melakukan berbagai tindakan represif.
Adapun para akademisi yang tergabung dalam Peduli Wadas berjumlah 55 orang di antaranya, Widodo Dwi Putro (FH UNRAM), Herlambang P. Wiratraman (FH UGM), I Ngurah Suryawan (Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat).
Ada Eko Riyadi (FH UII), Purnawan D Negara (FH UWM Malang), Satria Unggul (FH UM Surabaya), Abdil Mughis Mudhoffir (Sosiologi UNJ), Rafiqa Qurrata A’yun (FH UI), Herdiansyah Hamzah (FH UNMUL), Gede Kamajaya (UNUD). (dan)