INDOPOS.CO.ID – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dimaksimalkan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut diperlukan mengingat kebutuhan pupuk merupakan sarana produksi yang penting, dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.
”Seperti diketahui, subsidi pupuk yang ditanggung pemerintah ini cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan pengawalan agar penyalurannya optimal. Mulai dari produsen sampai pada pengecer dan di tingkat kelompok tani maupun petani,” tegasnya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di pendapa kabupaten, Selasa (19/9/2023).
Sri Sumarni mengatakan, harus ada koordinasi yang baik antar anggota Tim KP3, di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan para berbagai pihak, khususnya distributor dalam pengawasan alokasi serta distribusi pupuk bersubsidi.
Terkait menghadapi Musim Tanam satu (MT-1), Sri Sumarni menegaskan, beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.
“Pemerintah memberikan subsidi terhadap jenis pupuk Urea dan NPK saja, sementara pupuk ZA, SP-36 dan pupuk organik tidak lagi menjadi pupuk yang mendapatkan harga subsidi. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap pemupukan pada MT-1 ini. Terkait dengan hal tersebut, saya mohon kepada Dinas Pertanian agar menggerakkan para penyuluhnya di lapangan, untuk memberikan pemahaman tentang pemupukan yang berimbang,” ujarnya.
Sri Sumarni meminta petani yang biasa memakai pupuk SP-36 dan ZA, supaya diarahkan untuk memakai pupuk majemuk (NPK) sebagai penggantinya.
”Saya juga mohon kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, segera melakukan koordinasi dengan distributor dan KPL, untuk memastikan distribusi dan penyaluran pupuk segera dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi kebutuhan. Pastikan tidak terdengar lagi keluhan para petani, bahwa pupuk sulit didapat,” tegas bupati.
Selain distribusi pupuk, Sri Sumarni meminta permasalahan kartu tani menjadi prioritas. Kartu tani adalah sarana wajib untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dikatakannya, masalah yang ditemui di lapangan adalah masih banyaknya petani yang sudah terdaftar memiliki kartu tani, namun kenyataannya tidak memiliki kartu tersebut.
“Ada tiga hal penyebab yang sudah kita identifikasi terkait permasalahan tersebut, yaitu petani belum menerima kartu tani tersebut, kartu taninya rusak, dan kartu taninya hilang,” tuturnya.
Karena sudah terdaftar memiliki kartu tani di sistem, maka petani yang menghadapi masalah tersebut tidak bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi, sehingga terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal.
“Pihak BRI secara khusus saya mohon bantuan dan dukungannya untuk mengatasi kendala ini. Penggantian kartu tani yang hilang, rusak ataupun belum diterima petani, supaya bisa dilaksanakan dengan cepat dan mudah,” tutupnya. (mg30)