INDOPOS.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta semua pihak untuk menghormati kesepatan yang dibuat di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dalam menentukan hari pengumumam bakal cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PKS bidang Humas, Ahmad Mabruri dalam menanggapi desakan dari Partai Demokrat.
“Untuk cawapres, kita ikuti sesuai kesepakatan yang sudah diberikan kepada Anies Baswedan untuk memilih dan mengumumkan ke publik,” kata Mabruri saat dihubungi INDOPOS.CO.ID, Kamis (8/6/2023).
Namun ketika disinggung apakah ada keretakan di dalam internal KPP, terlebih PDIP melalui Puan Maharani telah menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam radar salah satu dari sepuluh orang bakal cawapres yang layak mendampingi Ganjar Pranowo.
“Kalau soal AHY (bakal cawapres Ganjar). Saya tidak mau ikut campur atau cawe cawe. Yang layak jawab ya Demokrat sendiri,” ucap Mabruri.
“Tapi kalau soal soliditas KPP justru saat ini makin solid,” ucapnya menambahkan.
Diketahui dalam beberapa hari ini, ada dua pernyataan politik yang membuat publik bertanya-tanya memgenai keberlangsungan KPP.
Pernyataan pertama datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut 10 nama tokoh yang masuk dalam radar bakal cawapres Ganjar Pranowo.
“Pencawapresan, nama kan banyak ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak, sopo lagi, Mas? Pak Airlangga, ya kan?” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
Pernyataan berikutnya datang dari Partai Demokrat. Melalu Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, partai ini mendesak agar Capres Anies Baswedan segera mengumumkan nama cawapresnya. Karena makin mepetnya waktu pelaksanaan Pilpres 2024.
“Indonesia itu luas bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja. Seringkali lewat udara maupun Laut,” katanya di Kantor DPP demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Terlebih, kata dia, jumlah penduduk Indonesia besar yakni mencapai 200 juta orang, di mana jika berusaha merebut satu persen saja artinya harus memenangkan 2 juta suara.
Melihat hal itu, AHY mengatakan, dengan masa kampanye yang hanya 75 hari, maka hal itu dirasa tidak cukup waktu. (dil)