Disurvei LSI Tembus Tiga Besar, Presiden PKS Minta Kader Tak Berpuas Diri

Disurvei LSI Tembus Tiga Besar, Presiden PKS Minta Kader Tak Berpuas Diri - syaikhu - www.indopos.co.id

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: Istimewa)

INDOPOS.CO.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta kader tak berpuas diri atas hasil survei dari Lembaga Survai Indonesia (LSI) yang menempatkan partainya di posisi tiga besar.

Menurutnya, survei tersebut harus menjadikan kader makin bersemangat terus melayani dan mengadvokasi masyarakat di daerahnya masing-masing guna meraih hati dan kepercayaan menjadi partai yang dipilih di Pemilu 2024 nanti.

“Survei belum tentu menggambarkan hasil akhir. Bisa jadi PKS malah menembus dua besar kalau kepercayaan masyarakat terhadap kami terus meningkat menjelang pemilu nanti,” kata Ahmad Syaikhu dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).

Ia pun menjelaskan, fokus PKS saat ini adalah terus memberikan advokasi-advokasi serta memantau regulasi yang bisa merugikan masyarakat, seperti yang baru-baru ini UU Kesehatan.

“PKS ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia sebagai janji kemerdekaan kita,” tuturnya.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terkait sejumlah aspek isu nasional, salah satunya menyangkut Pilpres 2024. Survei yang menyasar warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone tersebut dilakukan pada 1-8 Juli 2023 te.rsebut menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada posisi tiga besar.

Menggunakan metode random digit dialing (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. sebanyak 1.242 responden. Margin of error survei diperkirakan ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Lebih lanjut, ucap Syaikhu, survey tersebut menunjukkan bahwa kerja-kerja PKS baik di tingkat pusat maupun daerah diapresiasi masyarakat.

“Sebagai oposisi, PKS bukan asal beda dengan pemerintah. Kami mendukung apa yang baik dari pemerintah dan mengkritisi apa yang perlu diperbaiki. Semua ini harus berbasis public oriented, bukan politik dagang sapi,” imbuhnya menambahkan. (dil)

Exit mobile version