INDOPOS.CO.ID – Isu Partai Demokrat masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin kian santer dibicarakan, seiring memanasnya hubungan Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Namun, kepastian bergabung partai koalisi pemerintah belum dapat dipastikan.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, jika Demokrat resmi masuk lingkaran Istana di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tentu akan membuat ‘gerah’ partai penguasa. Bahkan membuat hubungan Jokowi dengan PDIP makin renggang.
“Betul, kalau Demokrat masuk ke pemerintahan, artinya memang hubungan Jokowi dan PDIP anti-klimaks, hubungan tidak bagus, tidak baik,” kata Ujang melalui gawai, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Mengingat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak kunjung melakukan rekonsiliasi, meski kader kedua parpol itu kerap berkomunikasi untuk mewujudkan pertemuan tersebut.
“Hubungan yang panas begitu karena Demokrat masuk pemerintahan. kita tahu bahwa antara Megawati dengan SBY belum terjadi rekonsiliasi,” ucap Ujang.
Presiden Jokowi telah melantik Letnan Jenderal (Letjen) Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Serta melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karenanya tak bisa menerka-nerka terkait isu tersebut.
“Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden, kami tak ingin mengomentari dan berandai-andai,” ujar Kamhar kepada wartawan secara terpisah,Jakarta Selasa (24/10/2023).
Saat ini, fokus utama Partai Demokrat mempersiapkan diri menghadapi pilpres dan pileg tahun 2024. Pihaknya telah menyatakan dukungan terhadap bacapred Prabowo Subianto.
“Berikhtiar dengan segenap daya dan upaya untuk menghantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 dan memenuhi target keterisian kursi di seluruh dapil pada Pileg mendatang,” imbuh Kamhar. Memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP ditengarai kareba beda pilihan capres pada Pemilu 2024. (dan)