INDOPOS.CO.ID – Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Ato’ Ismail memandang perlu adanya penyesuaian harga rumah subsidi. Ini karena harga bahan bangunan saat ini sudah naik.
“Harga bahan bangunan seperti besi, semen, atap dan cat serta pasir dan lain-lain naik 20 persen sampai 50 persen,” ujar Ato’ saat acara Halal Bihalal BPP HIPKA di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Menurutnya, penyesuaian harga memang dilematis karena rakyat sedang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, developer perumahan juga perlu diperhatikan kesulitannya, karena sejak tahun 2020 harga rumah subsidi ini belum ada dilakukan penyesuaian.
“Apalagi hampir semua developer rumah subsidi ini adalah pengusaha kecil dan menengah,” katanya.
Penyesuaian harga ini juga dalam rangka untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karena diperkirakan saat ini masih ada sekitar 11 juta backlog rumah.
Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) bersama asosiasi pengembang seperti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) sudah sepakat adanya penyesuaian harga rumah MBR dengan kenaikan 7 persen.
Ini sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setelah dihitung, diperkirakan akan ada penyesuaian angsuran Rp80 ribu per bulan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkeu telah menyetujui usulan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak 200 ribu unit.
Kuota ini disalurkan untuk MBR dengan alokasi dana sebesar Rp19,1 triliun dari DIPA 2022. Dalam penyalurannya, BP Tapera bekerja sama dengan 39 bank penyalur yang terdiri dari 8 bank nasional dan 31 bank pembangunan daerah. (rmn)
