INDOPOS.CO.ID – Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki keterampilan berbisnis saat memutuskan kembali ke Indonesia. Untuk itu harus ada penguatan berupa pelatihan skill atau keterampilan terkait ekonomi digital.
Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Senin (15/5/2023). Ia mengatakan telah membangun shelter bagi PMI di Hong Kong.
“Sebelum dilantik sebagai Gubernur saya pernah berkunjung ke Hong Kong dan bertemu dengan para PMI. Ketika mendengar harapan dan masukan para PMI, saya mengusulkan dibangun shelter bagi PMI di Hong Kong,” katanya.
Namun, dikatakan dia, karena tidak memungkinkan secara regulasi. Ia berharap ada perubahan kebijakan dari pusat. Agar Pemprov Jawa Timur bisa melindungi secara lebih kontinyu PMI asal Jatim.
Lebih jauh ia mengungkapkan, peran shelter tersebut sebagai langkah preventif ketika ada persoalan sosial dan psikologi hingga keagamaan. Kendati, pelayanan tersebut masih terkendala anggaran.
“Saat ini yang bisa kita lakukan adalah saat PMI kembali ke tanah air, sebagian besar memang sudah memiliki skill. Kami akan kembali menguatkan agar mereka bisa mengembangkan bisnis secara digital,” terangnya.
Ia menyebut, program pelatihan tersebut dilakukan di Kampus UMKM Shopee Malang yang terletak di UPT milik Dinas Koperasi dan UMKM Jatim di Malang. Pelatihan selama 3 bulan diberikan secara gratis, dengan kuota 40 orang setiap batch-nya.
“Keterampilan yang diajarkan mulai dari konsultasi produk, fotografi produk hingga pemasaran secara digital,” bebernya.
“Mereka akan diajari menyiapkan produk dengan kualitas yang terstandarisasi, memotret produk sehingga orang tertarik membeli produk kita. Termasuk diajari cara memasarkan produk secara digital, dan keterampilan public speaking,” imbuhnya.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI (KJRI) untuk negara Hong Kong Ricky Suhendar mengatakan, KJRI di Hongkong menjadi KJRI keempat terbesar, karena mencakup wilayah Hong Kong dan Macao. “Warga kita disini ada sekitar 160 ribu dan hampir 95 persen bekerja di tata laksana rumah tangga,” katanya.
Menurut dia, beberapa masalah ditangani KJRI, seperti masalah ketenagakerjaan, imigrasi dan pidana. Apalagi komunitas PMI di Hong Kong cukup besar dan banyak.
“Kami memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia di Hong Kong. Dengan memberikan pembekalan dan ketrampilan bagi PMI yang akan kembali ke Indonesia,” ujarnya. (nas)