INDOPOS.CO.ID – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pejabat yang tidak terbuka dan mengakui adanya kebobolan data sangat membahayakan NKRI.
“Misal data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari nama, NIK (nomor induk kependudukan) hingga TPS (tempat pemungutan suara). Di KPU semua partai politik (Parpol) mendaftar semua anggotanya,” ujar Mardani Ali Sera melalui gawai, Kamis (15/9/2022).
Dan, menurut dia, data sampel Sipol (sistem informasi partai politik) tersebut lebih dari satu juta. Dan kebocoran data tersebut, dibenarkan oleh sejumlah nama yang diakui datanya bocor.
“Pemerintah penanggung jawab utama, karena melindungi data kita. Ketika warga negara menyerahkan data, maka negara wajib menjaganya,” imbuhnya.
Anggota Komisi II DPR ini mengaku khawatir dengan kebocoran data dalam jumlah besar. Karena, itu menunjukkan kelemahan sistem keamanan data di Indonesia. Kendati, dari kasus tersebut pemerintah bisa melakukan pembenahan berangkat dari kelemahan sistem keamanan data tersebut.
“Kita tidak usah malu, kelemahan ini bisa menjadi awal pembenahan sistem keamanan siber kita,” ucapnya.
Menurut dia, dari kasus tersebut juga masyarakat bisa melakukan evaluasi. Sebab, anggaran untuk sistem keamanan siber mencapai Rp26 triliun di Kementerian Kominfo.
“Tim yang dibentuk menunjukkan kasus ini serius. Harus ada target jelas, Bjorka harus dilumpuhkan dan sebagainya,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk data perhitungan pemilu nanti dipastikan aman. Sebab perhitungan masih dilakukan secara manual. Apabila perhitungan dilakukan secara elektronik, maka kebocoran data oleh hacker Bjorka ini sangat berbahaya.
“Dengan data-data yang ada saat ini sangat berbahaya, jadi negara jangan menganggap kasus ini sepele,” ungkapnya.
(nas)
