INDOPOS.CO.ID – Keputusan Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024 mendapat sorotan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Lantaran tak sesuai etika politik dan dianggap memiliki pandangan berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyinggung perbedaan pandangan Anies dengan Jokowi. Bahkan menuding NasDem tak lagi sejalan, dengan pemerintahan Presiden Jokowi karena telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden.
Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, penilaian apakah NasDem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa didasarkan atas hal tersebut. Paling penting keseriusan jajaran kabinetnya menjalankan roda pemerintahan.
“(Masih sejalan atau tidak) didasarkan pada komitmen menjalankan, program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai NasDem di kabinet,” kata Bawono dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Bukanlah didasarkan pada keputusan partai mendeklarasikan calon presiden. Hal itu merupakan bagian dari hak sebagai partai politik untuk mengajukan calon kepada publik.
Ia berpandangan, keputusan NasDem melalui deklarasi pencalonan Anies Baswedan harus ditempatkan dalam konteks menjalankan salah satu fungsi partai politik, sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional.
“Jadi jangan itu ditempatkan di luar konteks tersebut, sehingga memunculkan asumsi negatif yang tidak perlu,” ujar Bawono.
Sebelumnya Hasto menegaskan, pihaknya tak akan intervensi mengenai pencalonan capres terhadap partai politik mana pun. Namun, ia menyinggung etika politik tetap harus dijaga partai politik koalisi pemerintah.
Etika politik yang dimaksud Hasto ialah partai pengusung Jokowi, berkewajiban mendorong keberhasilan program pemerintah di sisa akhir masa jabatannya.
“Kami tegaskan, PDI Perjuangan tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa, hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi – Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik,” ucap Hasto Kristiyanto di kampus UGM Yogyakarta, Senin (10/10/2022). (dan)