INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menegaskan, pemerintah belum serius melakukan program peningkatan skill dan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Sebab, program tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan.
“Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada program peningkatan skill dan kompetensi tenaga kerja bel memenuhi harapan kita,” ungkap Darul melalui gawai, Rabu (17/8/2022).
Karena, menurut dia, mereka yang mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tidak semua terserap dunia industri. Salah satunya pelatihan di BLK belum dilakukan optimal.
“Anggaran untuk pelatihan di BLK ini tidak memadai. Padahal kita sudah meminta anggaran peningkatan ketrampilan itu ditingkatkan,” jelas Darul.
“Kami kesulitan mengukur pasti anggaran itu, karena dititipkan ke instansi lain,” imbuhnya.
Menghadapi Bonus demografi, kata Darul, semestinya semua angkatan produktif harus bekerja. Oleh karena itu penanganan stunting harus diprioritaskan. Sebab, menurut dia, tenaga kerja stunting masuk usia produktif, namun tidak produktif.
“Hilirisasi kekayaan alam harus dikembangkan secara bersama-sama, seperti yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tuturnya.
“Karena ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda. Sebab sampai saat ini tenaga kerja asing (TKA) masih mendominasi di sana, sementara tenaga kerja lokal kita masih minim,” tambahnya.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, dua tahun terakhir lapangan pekerjaan terganggu oleh pandemi Covid-19. Kondisi tersebut diperparah oleh stabilitas keamanan di Indonesia. Sehingga banyak investor enggan menanam modal di Indonesia.
“Masyarakat kita suka sekali berdemo, apa-apa protes. Ini menyebabkan investor asing enggan menanam modal di Indonesia,” terang Darul.
Dia menyebut, akibat faktor keamanan tersebut banyak investor asing lebih memilih berinvestasi di Thailand dan India. Karena penyediaan lapangan pekerjaan datangnya dari semua sektor.
“Tugas pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.(nas)