INDOPOS.CO.ID – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Ganjar-Mahfud mengeluarkan program KTP SAKTI untuk memastikan bansos (bantuan sosial) dilanjutkan dan tepat sasaran.
“Ada black campaign, katanya Ganjar-Mahfud akan stop bansos dan bantuan langsung tunai (BLT). Saya pastikan itu fitnah yang lucu. Seluruh program baik dan bermanfaat untuk rakyat tidak hanya pasti diteruskan tapi akan ditambah dan disempurnakan,” tulis Ganjar di Instagramnya @ganjar_pranowo, dikutip Kamis (4/1/2024) kemarin.
Beberapa waktu lalu, Ganjar meminta untuk tidak mempolitisasi bansos, apalagi dengan banyaknya klaim yang bermunculan jelang pemilu 2024.
“Jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, karena klaimnya kan biasa,” ungkap Ganjar.
Ganjar juga menegaskan bahwa penyaluran bansos harus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
“Masyarakat perlu tahu bahwa bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki.”
Senada dengan Ganjar Pranowo, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menganggap bansos tidak boleh diklaim oleh paslon tertentu.
“Bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu. Bansos tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu,” ujar Prof Kacung.
“Kan ini uang pemerintah, bukan uang paslon, jadi ya tidak bisa diklaim paslon tertentu,” tambahnya.
Dia menilai, bansos adalah hak bagi rakyat yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak itu.
“Bansos sendiri telah menjadi hak yang memang benar-benar punya hak menerima. Itu telah jadi kewajiban bagi pemerintah melakukannya,” tegas Prof Kacung.
Prof Kacung menambahkan, seharusnya paslon lebih berfokus pada teknis penyaluran bansos agar tepat sasaran.
“Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan bisa diawasi,” katanya. (nas)