INDOPOS.CO.ID – Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil harus bisa dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut dikemukakan pengamat kebijakan publik selaku pakar komunikasi politik (komunikolog) dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing ketika ditanya indopos.co.id, Kamis (22/9/2022).
Menurut Emrus, SBY merupakan seorang tokoh yang sudah berada pada level negarawan. Sehingga semua pernyataannya harus bisa dibuktikan dan bisa diperanggungjawabkan.
“Kalau dia (SBY) mengatakan bahwa telah mendengar dan mengetahui ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil, artinya dia telah memiliki bukti berupa pendapat atau peristiwa. Kalau bukti itu berupa peristiwa, artinya dia sudah memiliki foto atau video tentang pertemuan sekelompok orang yang merancang agar Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Silakan beberkan dan buktikan,” tandas Emrus.
“Kemukakan dong datanya, faktanya, videonya, siapa mengatakan apa. Sebagai negarawan, tidak boleh mengatakan diduga dan lain-lain. Kalau masih menduga, bukan levelnya SBY lagi. SBY adalah presiden dua periode. Kalau memang tidak kuat data dan faktanya tidak usah disampaikan. Kalau data dan faktanya jelas sampaikan saja ke KPU dan Bawaslu atau ke salah pejabat tertinggi di Indonesia secara empat mata. Itu namanya negarawan,” tandas Emrus.
Namun, kata Emrus, SBY dalam pernyataannya tidak menyampaikan fakta, data dan bukti. Ini artinya SBY sama saja dengan politisi yang haus akan kekuasaan.
Emrus mengatakan, dari perspektif komunikasi politik, pernyataan yang disampaikan SBY itu merupakan strategi playing victim. Sebagai seorang yang terhormat di partai, kata Emrus, SBY seharus lebih ksatria dalam menghadapi tantangan.
“Kalau benar ada pengaturan untuk hanya dua pasangan calon pada pilpres 2024, SBY dari Partai Demokrat dan koalisinya harus membuktikan untuk menghadirkan satu pasangan calon sehingga menjadi tiga pasangan calon. Itu baru namanya politik petarung, tidak mengedepankan playing victim,” tandas Emrus.
Emrus berpendapat, kontestasi dua pasangan calon itu merupakan hal yang normal dan demokratis. Kecuali kalau satu pasangan calon, baru dikatakan tidak demokratis.
“Kalau dua pasangan calon, tiga pasangan calon atau empat pasangan calon, itu demokratis. Banyak pasangan calon tidak identik dengan demokratis,” katanya.
Emrus mengatakan, di Amerika Serikat partai politik hanya ada dua. Demokrasi di Amerika sangat matang. Sementara di Indonesia partainya sangat banyak. “Apakah Indonesia lebih demokratis daripada Amerika. Tentu tidak,” tuturnya.
Sebelumnya SBY mengaku mesti turun gunung untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024.
SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.
SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022). (dam)