INDOPOS.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setelah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kemarin, saya mengemukakan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) perlu diimplementasikan dengan bijak di DKI Jakarta. Keseimbangan antara menjaga ekonomi yang sedang berkembang dan menjaga kualitas udara ibu kota harus dijaga,” kata Gembong kepada INDOPOS.CO.ID Rabu (23/8/2023).
Menurutnya, kebijakan WFH yang akan diambil Pemprov DKI Jakarta haruslah diarahkan pada upaya perbaikan kualitas udara yang sesuai dengan kondisi wilayah di DKI Jakarta.
“Saya sepakat WFH dapat diterapkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta, namun perlu diingat WFH hanyalah salah satu bagian dari program yang diperlukan,” ujarnya.
Selain itu, Gembong menekankan program WFH harus didukung oleh langkah-langkah lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta, sambil tetap menjaga pengawasan terhadap para ASN.
“Itu harus. Jangan sampai kebijakan WFH itu akan membunuh ekonomi rakyat yang sedang tumbuh saat ini, ini yang harus dijaga keseimbangan itu,” pungkasnya. (fer)