INDOPOS.CO.ID – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur mengeluhkan tidak adanya standar biaya perizinan pameran. Hal itu terungkap saat jajaran pengurus Asperapi bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tengah melakukan agenda reses di Jawa Timur, Sabtu (4/3/2023).
Kepada LaNyalla, Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan standar harga perizinan untuk menggelar pameran.
“Semua unsur pentahelix terkait harus kolaborasi, Kemenparekraf sebagai leading sektornya menentukan standar biaya. Itu karena selama ini belum ada standar harga yang ditetapkan,” ujarnya.
“Jadi, masing-masing daerah berbeda. Oleh karenanya, kami berharap ada standar yang pasti mengenai biaya perizinan pameran ini. Bukan dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Ia berharap LaNyalla dapat memperjuangkan aspirasi lembaganya. Sebab, selama ini biaya perizinan pameran tak memiliki basis yang jelas standar pembiayaannya. “Biaya perizinan itu tak jelas standar itemnya apa. Artinya rujukannya kemana. Sehingga, biaya perizinan pameran di satu kota dan kota lainnya di Jawa Timur ini bisa berbeda-beda,” bebernya.
Apalagi, lanjut dia, selama ini setiap kali berurusan dengan biaya perizinan seringkali dihadapkan pada orang perorangan. Tentu saja standar biaya perizinannya akan berbeda-beda. “Maka harus ada batasan-batasan yang jelas dengan standar yang juga jelas. Jadi jelas kami harus berurusan dengan siapa, bukan orang perorangan saja,” ungkapnya.
Menurut dia perbaikan saat ini adalah momentum tepat kebangkitan pariwisata di Indonesia. “Ini adalah momentum kebangkitan pariwisata nasional secara menyeluruh. Tak hanya soal pameran, tapi juga Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dan juga konser-konser musik. Harus ada standar biaya yang jelas,” katanya.
Menanggapi hal itu, LaNyalla mengungkapkan, bahwasanya harus ada batasan dan standar yang jelas dalam hal biaya perizinan pameran. Agar ada kepastian bagi penyelenggara terkait biaya.
“Jangan mempersulit dan memberatkan industri. Pameran itu melibatkan banyak rakyat. Sektor pariwisata juga terangkat jika pameran berjalan dan banyak. Keterisian hotel juga baik. Jadi saya akan dorong ini,” ujar LaNyalla.
Dia mengaku Asperapi sejauh ini berkontribusi terhadap laju perputaran perekonomian di daerah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi Asperapi.
Menurut dia kontribusi positif ini jangan dihambat oleh tangan-tangan jahat. Karena dari pameran tersebut menjadi sarana efektif untuk tujuan promosi produk tertentu, sosialisasi program perusahaan, serta informasi tentang keunggulan suatu produk kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar.
“Jadi goalnya pergerakan ekonomi rakyat. Saya dulu juga berkarier di dunia pameran. Jadi sudahlah, sekarang yang baik-baik saja kalau urusan rakyat itu. Pameran itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya. (nas)