INDOPOS.CO.ID – Pemerintah daerah (Pemda) harus terus memperhatikan sektor kebudayaan. Agar kualitas pembangunan manusia meningkat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam keterangan, Senin (13/11/2023).
Ia mengungkapkan, sektor kebudayaan menjadi faktor pendorong langsung bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Selama ini, menurut dia, literasi Indonesia di nomor 62 dari 70 negara.
“Jangan-jangan karena perhatian kita terhadap budaya masih lemah. Ini karena masih menganggap budaya itu membebani dan buang-buang anggaran,” ujarnya.
Padahal, lanjut Legislator Fraksi PKS ini, keberadaan budaya bisa berpengaruh terhadap posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia menyebut, masih banyak daerah yang belum memiliki pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.
“Persoalan lain, rata-rata dana kebudayaan di kabupaten/ kota ini kecil, karena masih menganggap membebani APBD,” katanya.
“Padahal, kebudayaan merupakan suatu yang penting bagi masa depan Bangsa. Tapi, masih dipandang sebelah mata,” imbuhnya.
Dia menambahkan, budaya itu mestinya dinilai sebagai investasi, bukan dianggap membebani anggaran daerah. Misalnya destinasi wisata kerap dianggap tidak mempunyai makna apa-apa, ketika tidak ada natural landscape (kekayaan alam), culture (budaya) dan kreatif ekonomi.
“Artinya, budaya itu penting kedudukannya dalam pengembangan wisata, dan di bidang pendidikan. Pembentukan karakteristik bangsa itu berawal dari budaya,” jelasnya. (nas)