INDOPOS.CO.ID – Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, gagasan zaken kabinet oleh pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD adalah sangat fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’.
“Komitmen Ganjar-Mahfud untuk membentuk kabinet tanpa sistem “jatah menteri” sangat fundamental untuk menghindari sistem politik “dagang sapi” dalam menyusun kabinet pasca pemilu,“ kata Yusak dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/12/2023).
Gagasan ini harus diapresiasi untuk mengimbangi tren menguatnya party kabinet dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi. “Jatah menteri biasanya identik dengan jatah bagi parpol pendukung, atau relawan yang membantu pemenangan kandidat,” sebut Yusak.
Tanpa sistem “jatah menteri”, lanjut dia, Ganjar-Mahfud bisa mengangkat para menteri yang dianggap kompeten dalam menjalankan pemerintahan sesuai bidang keahliannya. “Jadi mirip dengan kabinet ahli,” ucap dia.
Kabinet zaken adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.
Yusak, yang juga Dekan FISIP Universitas Pamulang ini menambahkan, Desain Kabinet Ahli juga akan mengurangi angka korupsi. “Desain Kabinet ahli juga penting untuk menekan kasus korupsi yang cenderung menjalar di lingkungan pemerintahan,” kata dia.
Seperti yang diketahui, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai terus terjadi. Ketua KPK Firli Bahuri ditangkap atas dugaan pemerasan Tersangka kasus Korupsi, Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Zaken Kabinet, kata Yusak, sangat mungkin dilakukan PDIP dan partai politik pengusung pasangan Ganjar-Mahfud. “Kalau kita lihat postur koalisi pendukung Ganjar-Mahfud, gagasan pembentukan zaken kabinet atau kabinet ahli memang dimungkinkan karena postur koalisinya ramping,” ujar Yusak.
Namun dia mengingatkan, tujuan sebenarnya dari membentuk kabinet ahli. “Perlu dipertegas agar menteri yang diambil benar-benar dari kalangan ahli atau profesional non partai,” tandas Yusak.
Sebelumnya, dalam sebuah acara, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD ditanya soal banyaknya menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang dipenjara karena korupsi. Mahfud menyatakan, secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik “dagang sapi”.
“Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kami sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho,” ujar Mahfud.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, komitmen tak ada “jatah menteri” merupakan konsekuensi gerak cepat “sat-set” yang dikampanyekan Ganjar-Mahfud. “Apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah konsekuensi dari gerak cepat untuk Indonesia Maju. Maka, menteri-menterinya pun harus advance, menteri-menterinya pun harus the next level,” kata Hasto. (nas)