INDOPOS.CO.ID – Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyinggung, politik gentong babi atau pork barrel politics yang digunakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam program bantuan sosial (bansos). Konsep dalam ilmu politik itu ialah menggelontorkan uang bersumber dari APBN.
Ia merupakan ahli dari Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam, sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).
“Pork barrel itu sebetulnya metafor dari penggelontoran uang, celengan juga biasanya simbolnya babi,” kata Faisal Basri di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).
“Nah, lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah,” tambahnya.
Mengingat pembagian bansos menuai polemik di tengah masyarakat lantaran berdekatan dengan Pilpres 2024. Tak pelak memunculkan anggapan untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
“Jadi, kan ini membuktikan bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif,” ujar Faisal.
Ia mengemukakan, penyaluran bansos dilakukan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju yang identik dengan timses pasangan calon nomor urut 2 yaitu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Ini yang saya tunjukkan misalnya Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi. Oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi,” kritiknya.
Bahkan ada pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, agar Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan bansos sendiri.
“Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya, seperti dia. Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi bansos,” ujar Faisal.
“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini lho yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga Hartarto dan banyak menteri lagilah. Tapi yang paling vulgar adalah Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” sambungnya. (dan)
