INDOPOS.CO.ID – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan meneruskan aspirasi petani sawit terkait perpanjangan jabatan Jokowi menjadi tiga periode. Ia mengklaim telah bertemu dengan para petani saat berkunjung ke Siak, Pekanbaru.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan, Sabtu (26/2/2022).
Ia mengakui sebagai Ketua Umum Partai Golkar harus siap menerima aspirasi tersebut. “Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” katanya.
Padahal, baru saja sebulan lalu Airlangga berkomentar terkait wacana pilpres diundur 2027. Airlangga juga merupakan capres Golkar di Pilpres 2024 mengaku tidak ingin menanggapi pernyataan Bahlil.
“Saya tidak menanggapi karena siklus (pilpres) berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Lihat undang-undangnya,” terangnya.
Sikap Airlangga 1-2 bulan yang berbeda-beda ini beda dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, atau Cak Imim, yang terang-terangan mengusulkan Pemilu dan Pilpres ditunda.
Demikian pula Hasto Kristiyanto yang menjabat sekjen di partai PDI Perjuangan. Ia mengatakan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu. “Atas dasar ketentuan konstitusi, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada ruang sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” katanya.
Wacana penundaan pilpres atau peralihan kepemimpinan ditunda dilontarkan Bahlil Lahadia, yang merupakan Menteri Investasi Kabinet Jokowi. Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengungkapkan, rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.
“Ekonomi nasional masih memerlukan upaya lebih untuk bisa pulih akibat pandemi dan pelaku usaha perlu kestabilan politik,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, Juni tahun lalu, Parameter Politik merilis temuan survei bahwa mayoritas publik tak mau jabatan presiden tiga periode. “Alasannya banyak, termasuk soal harus amandemen UUD 1945,” katanya.
“Kini, saudara kembar jabatan presiden 3 periode muncul. Namanya pemilu 2024 diundur dengan alasan macam-macam,” imbuhnya.
Padahal, kata Adi sejumlah partai mulai terlihat aktif berdakwah dan setuju wacana ini. “Sikap partai itu (terkait penundaan pemilu) tak mungkin berdiri sendiri. Lahir dalam ruang hampa tanpa interest apapun. Sepertinya ada kekuatan besar yang membuat sejumlah partai tak kuasa menolak,” ujarnya.
“Sebagai rakyat biasa, mari nikmati suguhan tontonan politik penuh lelucon. Ya suka-suka sajalah negara ini mau diapakan. Mau marah dosa sama Tuhan. Mau marah ga karu-karuan takut dituding makar. Mau bikin mural, takut ada yang lapor pihak berwajib. Bisanya hanya mengutuk dalam diam. Kata agama protes dengan diam adalah selemah-lemahnya iman,” imbuhnya. (nas)
